Laporan Case Study: Perempuan Aceh di Hadapan Hukum Setelah Konflik dan Tsunami Berlalu
[IDLO-UNDP] – Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi yang berada di penghujung barat pulau Sumatera dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum kehidupan masyarakat Aceh sama dengan penduduk lain yang ada di Negara Indonesia, namun yang membuat Aceh sedikit berbeda dengan wilayah lain adalah timbulnya konflik berkepanjangan antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI).
Konflik yang tak berujung ini terjadi selama hampir 30 tahun dan telah mengakibatkan banyak korban dari masyarakat sipil. Belum terselesaikan konflik panjang yang melanda Aceh dengan dampak yang ditimbulkan, pada akhir tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Desember 2004, musibah besar gempa dan gelombang tsunami menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh dan merenggut ratusan ribu penduduk di 6 kabupaten lainnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan ratusan ribu korban yang selamat harus kehilangan harta benda juga tempat tinggalnya. Akhir dari tragedi tsunami ternyata memberikan hikmah besar bagi masyarakat Aceh, walaupun banyak nyawa yang melayang tidak dapat ditukar dengan apapun, tetapi penandatanganan kesepakatan damai antara pihak GAM dan pemerintah RI sedikit banyak telah memberikan ketenangan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk dapat menikmati hari-hari yang indah tanpa ada ketakutan. Pada hakekatnya tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari tsunami dan konflik sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Aceh, tsunami berakibat pada hilangnya harta benda dan persoalan warisan, hak atas tanah dan juga masalah perwalian. Konflik mengakibatkan peningkatan jumlah kemiskinan di Aceh dan mengakibatkan melemahnya fungsi dan peran lembaga hukum.
Terkait dengan tingginya persoalan hak milik atas tanah, ahli waris yang ditinggalkan, nasib para anak yatim yang telah kehilangan orang tuanya, yang membutuhkan penangganan serius dari semua pihak agar tidak ada lagi korban tsunami yang kembali menderita akibat kehilangan harta benda miliknya, maka untuk membantu masyarakat Aceh khususnya korban tsunami, International Development Law Organization (IDLO) memberikan bantuan hukum pasca tsunami. Salah satu bentuk kontribusi IDLO adalah melakukan penelitian berbasis masyarakat untuk mengetahui secara detil kasus-kasus berkaitan dengan kewarisan, perwalian dan hak atas tanah yang terjadi pascatsunami. Penelitian ini dilaksanakan oleh IDLO pada bulan April – Mei tahun 2006.
Di samping itu pihak UNDP juga melakukan penelitian tentang kasus tanah dan juga persoalan ketidakadilan hukum lainnya yang dialami oleh perempuan di daerah konflik. Penelitian akses terhadap keadilan yang dilakukan oleh UNDP itu berlangsung sejak bulan Januari sampai April 2006. Penelitian tersebut mengambil sample dibeberapa kecamatan yang ada di 5 kabupaten, yaitu Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan kota Banda Aceh. Penelitian UNDP dilakukan tepat setelah 4 bulan penandatanganan damai dan dari penelitian itu terlihat jelas bagaimana keberanian masyarakat untuk mengungkapkan persoalan hukum yang dialaminya, padahal sebelumnya masalah tersebut tidak berani diungkapkan kepada orang lain, terlebih di daerah-daerah terpencil, masyarakat lebih senang memilih diam ketika menghadapi masalah, ketimbang mencari penyelesaian, karena mereka takut dengan anggota GAM maupun aparat keamanan.
Sebagaimana diakui oleh masyarakat di beberapa kabupaten yang terkena konflik, bahwa semua persoalan yang berhubungan dengan penegakan hukum, seperti masalah tanah, kekerasan, hutang-piutang, diselesaikan dengan pendekatan adat, yang terkadang diakui tidak dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak. Bahkan banyak juga permasalahan hukum yang timbul tanpa adanya penyelesaian baik ditingkat desa maupun di pengadilan.
Dengan demikian, laporan ini merupakan kerja sama antara IDLO dan UNDP dengan kompilasi case study yang menggambarkan kondisi kaum perempuan di Aceh pasca tsunami dan pasca konflik. Case study ini merupakan hasil dari program penelitian dua lembaga internasional ini sebagai salah satu bentuk kontribusi IDLO dan UNDP dalam membantu proses rehabilitasi dan rekontruksi Aceh pasca tsunami. Realitas yang ditampilkan dalam case study ini sejatinya menjadi bahan kajian bagi kita semua untuk membuat kondisi perempuan di Aceh semakin baik di masa yang akan datang.
Laporan lengkap case study dapat diunduh dalam format PDF di sini >> website IDLO (international Development Law Organization).