Perempuan Tani Sering Tak Diupah, Dianggap Pekerja Keluarga

Kondisi pekerja perempuan di sektor pertanian memprihatinkan, seringkali tidak memperoleh upah, karena dianggap sebagai pekerja keluarga, sementara akses mereka terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dan peluang pasar lebih rendah dibandingkan laki-laki, padahal peran perempuan di bidang pertanian dan pangan sangatlah menentukan. Demikian kesimpulan yang dikemukakan oleh Staf Pengajar Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB [Institut Pertanian Bogor], Dr.Ir.Ikeu Tanziha, pada waktu mempresentasikan makalahnya yang bertajuk ‘Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Agroekosistem Pedesaan’ pada Lokakarya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Energi Berbasis Agroekosistem Pedesaan di Kampus IPB Branangsiang, 22 Desember 2008.

Kondisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan petani atau pedesaan ini disebabkan oleh adanya tekanan dari lembaga multilateral yang menyebabkan Pemerintah mendahulukan kepentingan pasar sebelum hak rakyat. “Seperti pengembangan Revolusi Hijau, yang mensyaratkan pupuk dan pestisida, serta dalam penentuan harga pangan tidak sesuai biaya produksi.” Oleh karena itu, kata Dr.Ikeu, kedaulatan pangan harus dibangun untuk menolak intervensi lembaga multilateral dan menjujung hak masyarakat dan perempuan dalam kebijakan pertanian serta perdagangan.

Perlu Ada  Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Energi

Menurut Dr.Ikeu, perempuan perlu dilibatkan dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi melalui:

1. Pertama, pemberian akses sumber air, bibit, kredit, dukungan teknis dan keuangan dalam produksi pertanian perdagangan;
2. Kedua, jaminan akses lahan pertanian dan mata pencarian;
3. Ketiga, promosi perempuan petani sebagai elemen penting dalam isu pangan dan produksi pertanian perdagangan; dan
4. Keempat, mendorong partisipasi perempuan dalam kebijakan pedesaan.

Sementara itu Ketua Departemen Fisika FMIPA IPB, Dr.Irzaman ketika mempresentasikan ‘Tungku Sekam dalam Upaya Menopang Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Energi Berbasis Agroekosistem Pedesaan’, mengemukakan bahwa ada empat hal penting yang mendasari tungku sekam dalam upaya tersebut, yaitu:

1. Pertama, bahan sekam padi melimpah ruah;
2. Kedua, daerah operasi tungku sekam sebagai pilot project di sekitar IPB, namun dapat dikembangkan ke seluruh Indonesia dan melibatkan perempuan;
3. Ketiga, tungku sekam padi menjadi alternatif pengganti kompor minyak tanah  maupun kompor gas yang mulai menipis persediaannya;
4. Keempat, dengan terbentuknya sentra-sentra produksi tungku sekam padi berbasiskan KUD maka kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat meningkat.

Lokakarya ini diselenggarakan oleh Program Studi Wanita, Gender dan Pembangunan, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB)  dan dimoderatori Ketua Program Studi Wanita, Gender dan Pembangunan LPPM IPB, Dr.Ir.Siti Amanah.

disunting dari naskah >> Perempuan Perlu Dilibatkan dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Energi [http://www.ipb.ac.id/id/?b=957]